Penjelasan 4(1)(c) Akta Judi Terbuka|4(1)(c) Akta: Perlukah Diperbarui?

Siapa yang paling sering melanggar 4(1)(c) Akta Rumah Judi Terbuka?

Akta Rumah Judi Terbuka 2003 adalah undang-undang Malaysia yang mengatur kegiatan perjudian di negara tersebut.

Bagian 4(1)(c) undang-undang ini menetapkan bahwa adalah pelanggaran untuk memiliki, mengelola, atau menjaga premis yang digunakan untuk perjudian tanpa lisensi yang sah.

Tidak tersedia statistik resmi tentang siapa yang paling sering melanggar ketentuan ini. Namun, ada beberapa kelompok orang yang dianggap lebih berisiko melanggar aturan ini, termasuk:

Operator kasino ilegal: Individu atau organisasi yang mengoperasikan kasino atau pusat perjudian lainnya tanpa lisensi yang diperlukan dari otoritas yang berwenang.
Pemilik dan operator pusat permainan judi ilegal: Individu atau organisasi yang memiliki dan mengoperasikan pusat judi ilegal, seperti ruang permainan rahasia.
Penyelenggara operan dan lotere ilegal: Individu atau organisasi yang menyelenggarakan operan atau lotere ilegal yang tidak mematuhi peraturan yang ada.
Individu yang terlibat dalam kegiatan perjudian online ilegal: Individu yang terlibat dalam perjudian online dengan operator yang tidak berlisensi atau tidak sah di Malaysia.

Kelompok	Deskripsi	Risiko pelanggaran
Operator kasino ilegal	Individu atau organisasi yang mengoperasikan kasino tanpa lisensi	Tinggi
Pemilik dan operator pusat permainan judi ilegal	Individu atau organisasi yang memiliki dan mengoperasikan pusat judi ilegal	Sedang
Penyelenggara operan dan lotere ilegal	Individu atau organisasi yang menyelenggarakan operan atau lotere ilegal	Rendah
Individu yang terlibat dalam kegiatan perjudian online ilegal	Individu yang terlibat dalam perjudian online dengan operator yang tidak berlisensi	Tinggi

Perlu diketahui bahwa ini adalah risiko relatif dan bukan daftar lengkap semua kemungkinan pelanggar. Faktor lain seperti lokasi geografis, status sosial ekonomi, dan riwayat perjudian individu juga dapat berkontribusi terhadap kemungkinan mereka melanggar Bagian 4(1)(c) Akta Rumah Judi Terbuka.

Penting untuk dicatat bahwa perjudian ilegal di Malaysia adalah pelanggaran serius, yang dapat mengakibatkan hukuman denda dan penjara. Jika Anda khawatir tentang perjudian ilegal, ada beberapa layanan dan sumber yang tersedia untuk membantu Anda. Anda dapat menghubungi Jabatan Penerangan Malaysia atau mengunjungi situs web mereka untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Berikut adalah artikel dengan kata kunci “Kapan pemerintah akan meninjau kembali 4(1)(c) Akta Rumah Judi Terbuka?”

Tinjauan Kembali Pasal 4(1)(c) UU Judi Terbuka

Kapan pemerintah akan meninjau kembali 4(1)(c) Akta Rumah Judi Terbuka? Pertanyaan ini telah diajukan oleh banyak pihak, termasuk operator judi dan masyarakat umum. Pasal 4(1)(c) mengatur tentang kewajiban operator judi untuk menyediakan permainan judi yang adil dan bertanggung jawab. Banyak yang berpendapat bahwa pasal ini perlu ditinjau kembali agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Argumen untuk Peninjauan Kembali

Ada beberapa argumen yang mendukung peninjauan kembali pasal 4(1)(c). Pertama, pasal ini dianggap terlalu ketat dan tidak sesuai dengan perkembangan teknologi. Saat ini, banyak permainan judi online yang tidak dapat dikategorikan sebagai permainan judi yang adil dan bertanggung jawab. Hal ini karena permainan tersebut menggunakan algoritma yang sangat kompleks dan sulit untuk diprediksi.

Kedua, pasal ini dianggap tidak adil bagi operator judi. Operator judi harus mengeluarkan biaya yang besar untuk memastikan bahwa permainan mereka adil dan bertanggung jawab. Hal ini tentu saja akan mengurangi keuntungan mereka.

Ketiga, pasal ini dianggap tidak memberikan perlindungan yang cukup bagi masyarakat. Permainan judi yang tidak adil dan tidak bertanggung jawab dapat menyebabkan kecanduan dan kerugian finansial.

Argumen untuk Mempertahankan Pasal 4(1)(c)

Ada juga beberapa argumen yang mendukung dipertahankannya pasal 4(1)(c). Pertama, pasal ini dianggap penting untuk melindungi masyarakat dari permainan judi yang tidak adil dan tidak bertanggung jawab. Permainan judi yang tidak adil dapat menyebabkan kecanduan dan kerugian finansial.

Kedua, pasal ini dianggap penting untuk memastikan bahwa operator judi menjalankan bisnis mereka secara bertanggung jawab. Operator judi harus memastikan bahwa permainan mereka adil dan bertanggung jawab agar dapat mempertahankan kepercayaan masyarakat.

Kesimpulan

Kapan pemerintah akan meninjau kembali 4(1)(c) Akta Rumah Judi Terbuka? Saat ini, belum ada informasi pasti mengenai kapan pemerintah akan meninjau kembali pasal tersebut. Namun, mengingat banyaknya argumen yang mendukung peninjauan kembali, ada kemungkinan bahwa pemerintah akan segera melakukan peninjauan.

Tabel Perbandingan Argumen

Argumen	Keuntungan	Kerugian
Peninjauan Kembali	– Lebih sesuai dengan perkembangan teknologi	– Operator judi mungkin akan mengurangi pengeluaran untuk memastikan permainan adil dan bertanggung jawab
Mempertahankan Pasal 4(1)(c)	– Melindungi masyarakat dari permainan judi yang tidak adil dan tidak bertanggung jawab	– Operator judi mungkin akan merasa terbebani dengan biaya untuk memastikan permainan adil dan bertanggung jawab

Judul: Kapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun (1)(c) Rumah Judi Terbuka Pertama Kali Diberlakukan?

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Perjudian merupakan dasar hukum utama mengenai perjudian di Indonesia. Dalam undang-undang ini terdapat ayat penting yang mengatur tentang legalitas rumah judi, yaitu pasal 4 ayat (1) huruf c.

Pasal 4 ayat (1) huruf c UU Nomor 4/1974 berbunyi:

“Rumah judi adalah setiap tempat yang digunakan untuk perjudian terkecuali apa yang secara tegas ditentukan oleh Undang-undang.”

Pasal ini mengandung makna bahwa semua bentuk perjudian di Indonesia dilarang, kecuali jika ada pengecualian yang ditetapkan oleh undang-undang secara tegas.

Pertanyaannya, kapan sebenarnya pasal 4 ayat (1) huruf c UU Nomor 4/1974 diberlakukan pertama kali?

Jawabannya adalah: pada tanggal 28 Agustus 1974.

Hal ini ditetapkan dalam Pasal 29 UU Nomor 4/1974 yang berbunyi:

“Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkannya.”

UU ini diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 63 pada tanggal 28 Agustus 1974.

Meskipun pasal 4 ayat (1) huruf c UU Nomor 4/1974 melarang rumah judi, terdapat beberapa pengecualian yang diatur dalam undang-undang lain. Misalnya, Pasal 29 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak mengatur bahwa pemerintah dapat menarik pajak dari penyelenggara rumah judi.

Selain itu, beberapa peraturan daerah juga mengizinkan penyelenggaraan rumah judi dengan pembatasan tertentu. Misalnya, Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 1979 tentang Penyelenggaraan Perjudian Kuda dan Lembu mengizinkan pembukaan arena pacuan kuda di wilayah Jakarta.

Namun, perlu diingat bahwa perjudian masih merupakan aktivitas yang kontroversial di Indonesia. Ada pro dan kontra mengenai legalitas dan dampaknya terhadap masyarakat.

Tabel

Aturan Hukum	Pasal	Isi	Tanggal Berlaku
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Perjudian	Pasal 4 ayat (1) huruf c	Pelarangan terhadap judi, kecuali ditentukan secara tegas oleh Undang-undang	28 Agustus 1974

Catatan

Tabel di atas menampilkan informasi penting terkait pasal 4 ayat (1) huruf c UU Nomor 4/1974 tentang perjudian di Indonesia.
Kesimpulan/penutup tidak diperlukan untuk jawaban ini.

Apa hukuman bagi pelanggar 4(1)(c) Akta Rumah Judi Terbuka?

Hukuman Bagi Pelanggar

Pasal 4(1)(c) Akta Rumah Judi Terbuka memberikan rincian tentang hukuman bagi individu yang melanggar undang-undang.

Tabel Hukuman

Pelanggaran	Hukuman
Berjudi di tempat perjudian ilegal	Denda tidak melebihi RM5,000 atau penjara tidak melebihi 6 bulan, atau keduanya
Mengelola tempat perjudian ilegal	Denda tidak melebihi RM50,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun, atau keduanya
Memiliki tempat perjudian ilegal	Denda tidak melebihi RM100,000 atau penjara tidak melebihi 10 tahun, atau keduanya

Klarifikasi

Hukuman yang diberikan dapat bervariasi tergantung pada keadaan pelanggaran.
Pengadilan memiliki kebijaksanaan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih ringan atau lebih berat daripada yang ditentukan dalam undang-undang.
Individu yang dihukum berdasarkan Pasal 4(1)(c) juga dapat diwajibkan untuk membayar biaya pengadilan.

Catatan

Informasi yang diberikan dalam artikel ini tidak boleh digunakan sebagai pengganti nasihat hukum profesional.
Jika Anda memiliki pertanyaan tentang Pasal 4(1)(c) Akta Rumah Judi Terbuka, disarankan untuk berkonsultasi dengan pengacara.

bola online